navigasi

Bola Panas Menuju Eksekutif (bagian II)

Jumat, 13 Februari sekitar pukul 14.10 WIB, Panitia Khusus Tim Pencari Fakta (TPF) Tragedi 3 Februari, melakukan pertemuan tertutup dengan Syamsul Arifin, Gubernur Sumatera Utara di ruang rapat pimpinan dewan.

Pertemuan selama 1 jam itu untuk mengklarifikasi terbitnya surat rekomendasi Gubernur yang mendukung pembentukan Provinsi Tapanuli.

Masalahnya, dalam aksi 3 Februari lalu, para pendemo menuding DPRD Sumut menghambat terwujudnya Protap karena tidak bersedia menggelar rapat paripurna. Padahal Gubernur sudah memberikan lampu hijau.

Berangkat dari terbitnya surat rekomendasi itulah, TPF mencium banyak keganjilan. Mulai dari redaksional, mekanisme maupun prosedural. Yang paling substansial dari surat rekomendasi itu adalah Gubernur melangkahi kewenangan DPRD.

Harusnya, kata Abdul Hakim Siagian, Ketua TPF, surat rekomendasi itu baru dapat diterbitkan setelah DPRD Sumut menyetujui pembentukan Protap. Tapi ini tidak, surat itu langsung di alamatkan ke Menteri Dalam Negeri, hal yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007.

“ Gubernur tak seharusnya menerbitkan persetujuan pembentukan Protap tanpa adanya keputusan dari Sidang Paripurna DPRD Sumut,” tegas Hakim.

Syamsul Arifin, usai pertemuan mengakui kesalahannya. Tetapi dia berdalih, surat persetujuan Protap ia ia tandatangani karena sudah melalui prosedur dan diteken oleh stafnya.

“Saya akui ada beberapa klausal yang perlu diperbaiki tentang konsep surat persetujuan pembentukan Protap. Tapi prosedural administrasi pembuatan surat sudah benar sehingga harus saya teken,” kata Gubsu.

Staf yang dimaksud antara lain Kepala Biro Otonomi Daerah, Bukit Tambunan, Kepala Biro Hukum Ferlin Nainggolan, Asisten Tata Pemerintahan Hasiholan Silaen dan Sekretaris Daerah RE Nainggolan.

“Makanya saya teken rekomendasi itu, apalagi sudah melalui tahapan. Saya teken karena secara prinsip sudah selesai di bawah, walau pun terdapat ‘human error’,” kata Syamsul yang terkesan menyalahkan bawahannya.

Dari pengakuan bersalah ini, Syamsul seolah membantah pernyataannya sendiri. Sehari sebelumnya, dia kukuh mengatakan rekomendasi persetujuan pembentukan Protap tidak menyalahi peraturan hukum.

“ Rekomendasi mendukung berdirinya Provinsi Tapanuli Utara (Protap) sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur,” kata Syamsul saat menggelar temu pers Kamis 12 Januari di kantor Gubernur.

Lebih jauh soal kesalahan-kesalahan rekomendasi pembentukan Protap yang ditandatanganinya, Syamsul menolak menjelaskan. Dia hanya mengatakan akan memberi sanksi kepada lima stafnya yang melakukan kelalaian. “Ini human error. Secara internal akan ditindak,” katanya tanpa merinci bentuk sanksi yang dimaksud.

Kendati sudah mengakui kesalahannya, Gubsu memohon agar masalah itu tidak dibesar-besarkan demi menjaga keamanan Sumatera Utara menjelang Pemilu April mendatang.

“Pemilu yang akan dilaksanakan 55 hari lagi harus sukses. Tragedi 3 Februari itu hari naas yang menyakitkan Sumatera Utara,” katanya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Sumut Hasbullah Hadi mengatakan, surat persetujuan Protap yang diterbitkan Gubsu itu banyak cacatnya. Mulai tahapan, kemudian formatnya dan substansinya.

“Memang terjadi human error dalam mengkonsep surat rekomendasi tersebut. Termasuk juga soal mengapa surat tidak sampai ke tangan dewan. Prosedur pembuatan surat perlu kajian mendalam,” tegas Hasbullah Hadi.

TPF juga belum puas meski sudah ada pengakuan bersalah dari pimpinan eksekutif. Menurut Hakim, tim akan terus bekerja dan memberikan seluruh laporan temuan mereka, termasuk soal terbitnya rekomendasi Gubsu itu ke polisi. ” Tim akan terus bekerja. Kita juga akan mendalami motif di balik terbitnya surat itu,” tegas Hakim.

Sementara Warjio, pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU) menilai, Gubsu tidak bisa serta merta menyalahkan bawahannya. “ Ini kesalahan administratif yang sangat fatal. Gubsu juga harus bertanggungjawab” katanya.

Menurut dosen ilmu sosial ilmu politik ini, sebagai gubernur, Syamsul tidak dapat langsung menandatangani surat itu sebelum mengetahui dan mempelajarinya. “Ini yang menjadi pertanyaan. Apakah ada hal lain dibelakang ini. Misalnya, bargaining politik ketika Pilkada April lalu,” tanyanya.

Senada dengan Warjio, Dosen Sosiolog Politik Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara (UMSU), Sohibul Ansor Siregar, menilai Gubernur juga akan terseret ke meja hijau. “Siapa bilang rekomondasi Gubsu tidak terkait dengan kasus Protap. Saya yakin, surat rekomondasi tersebut akan dibeberkan dalam persidangan,” ujarnya.

Menurutnya, sehebat apapun upaya untuk memisahkan rekomondasi Gubsu dari kasus demo Protap itu tidak akan berhasil. Karena dari 67 orang yang sedang ditahan terkait kasus ini pasti akan menghubungkan gerakannya dengan rekomondasi Gubsu tersebut.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s