medan kita

PERLAWANAN DARI BALIK SEL (sebuah kilas balik)

Adelin menunjuk 12 pengacara ternama, termasuk di antaranya Hotman Paris Hutapea. Adelin Lis siap menjalani proses hukum. (September| Oktober 2006)

Kasus Adelin Lis memang menyorot perhatian para pejabat di tanah air. Mulai dari jajaran polsek hingga Mabes, kelurahan hingga Istana Presiden. Demikian besarnya perhatian publik sehingga membuat pihak Adelin harus mempersiapkan pembelaan.

“Duabelas pengacara sudah menyatakan siap mendampingi Adelin Lis. Kami akan membaginya dalam empat tim,” kata MD Sakti Hasibuan SH koordinator tim kuasa hukum Adelin Lis kepada Global, sesaat setelah Adelin dijebloskan ke dalam sel.

MD Sakti Hasibuan mengaku ditunjuk sebagai kuasa hukum Adelin Lis sejak Januari 2006. Sebelumnya ia merupakan kuasa hukum PT Keang Nam Development Indonesia. “Saya sudah sejak 1970 menjadi kuasa hukum PT Keang Nam, namun baru Januari kemarin menjadi kuasa hukum pribadinya,” jelas Sakti.

Sakti keberatan kalau Adelin disebut sebagai tersangka. Sebab, ia yakin Direktur Keuangan PT Keang Nam itu tidak melakukan tindakan melanggar hukum seperti yang telah dituduhkan. Rencananya, Sakti bersama pengacara lainnya akan meminta klarifikasi dari pihak kejaksaan mengenai tuduhan perambahan hutan, illegal logging, perusakan lingkungan hidup dan korupsi. “Jangan disebut tersangka dulu. Dia belum terbukti bersalah,” tegasnya.

Menurutnya, kasus yang menimpa Adelin Lis hanya kasus biasa. “Kasus biasa. Hanya gaungnya saja yang dibesar-besarkan,” katanya ketika itu.

Selain Hasibuan, pengacara kondang asal Jakarta, Hotman Paris Hutapea pun dilibatkan. Penunjukkan Hotman Paris sebagai pengacara itu sepekan setelah Adelin Lis dipenjara. Pada 18 September lalu, ia langsung datang ke Mapoldasu untuk menemui kliennya.

Keterlibatan Hotman di jajaran pengacara, membuktikan kalau perlawanan Adelin Lis memang tak main–main. Apalagi Hotman salah satu pengacara top yang berpengaruh dan punya lobi yang kuat di Jakarta. Pria eksentrik ini juga ahli strategi untuk menyelamatkan klien-nya dari jeratan hukuman maksimal. Salah satunya meloloskan Corby, Ratu Ekstasi asal Australia dari jeratan hukuman mati.

Kamis, 28 September kemarin, perlawanan Adelin mulai terlihat. Hotman Paris Hutapea menggelar konfrensi pers di kantornya Law Firm Hotman Paris&Partners, di Gedung Summitmas I Lt 18 Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.

“Kami minta perkara ini digelar di hadapan Bapak Menkopolhukkam, Widodo AS , selaku koordinator seluruh instansi terkait pemberantasan ilegal logging dan peredarannya dan mohon perlindungan hukum demi kepastian hukum, kepastian berusaha, hak asasi dan nasib kurang lebih 3.000 karyawan dan keluarga Adelin Lis yang disangkakan melakukan ilegal logging,” ujar Hotman Paris Hutapea.

Ia juga mempertanyakan status penahanan kliennya, apakah pelanggaran administasi atau pidana. Menurutnya, bila kliennya melakukan kesalahan administrasi, harusnya perkara tersebut disidik petugas kehutanan, bukan kewenangan polisi untuk menanganinya. Tapi anehnya penyidik kehutanan tidak dilibatkan. Ada apa ini,” ungkap Hotman berapi-api.

Anehnya lagi, kata Hotman, Departemen Kehutanan maupun PPNS Departemen Kehutanan tidak pernah dilibatkan oleh Polda. Bahkan, Menteri Kehutanan telah mengirimkan surat ke Kapolri dan Kapolda untuk menegaskan bahwa Mujur Timber Group adalah pemegang izin HPH yang sah.

“ Mujur Timber itu sudah membayar Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH). Sebagai imbalannya, berhak menebang, mengangkut dan memasarkan kayu hasil tebangan. Semua kayu sudah dibayar,” cetus Hotman.

Karena itu Hotman membantah kliennya sebagai pelaku illegal logging. Pasalnya, Adelin Lis mengantongi HPH (Hak Pengelolaan Hutan). Kalau pun terjadi dugaan pelanggaran, itu pun hanya melanggar RKT (Rencana Kerja Tahunan). “ Mana bisa melanggar RKT itu disebut tindak pidana. RKT itukan yang buat perusahaan sendiri. Itu hanya bisa kena sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam PP No 34 Tahun 2002 pasal 91,” dalih Hotman.

Hotman juga membantah keras kalau kliennya telah merugikan keuangan negara hingga ratusan triliunan rupiah. Menurutnya, PT Inanta hanya punya HPH seluas kurang lebih 21 ribu hektar, Keangnam hanya 28 ribu hektar. “ Jadi totalnya tak lebih 50 ribu hektar. Bagaimana bisa dikatakan Adelin merugikan negara Rp400 triliun. Seluruh wilayah Kabupaten Mandailing Natal dan kampung saya Tobasa saja, kalau dijual tidak akan ada yang berani menawar sebanyak itu,” ujarnya.

Kepada wartawan, Hotman mengungkapkan pihaknya sudah mengajukan permohonan audensi kepada Menkopolhukkam. “Kita akan menjelaskan beberapa poin sehubungan dengan tuduhan ilegal logging terhadap klien kami,” katanya.

***

Sejak Adelin Lis berhasil diamankan polisi, sejumlah pejabat disebut-sebut bakal terseret dalam kasus illegal logging Adelin Lis. Saat berada di Jakarta, Kapoldasu Irjen Pol Drs Bambang Hendarso Danuri mengatakan, pihaknya telah menemukan jejak uang Adelin Lis. Jumlahnya cukup besar. Sayangnya, Kapolda menolak memberi rincian jumlah uang yang mengalir dari rekening Adelin Lis itu. Nama penerima dana itu pun masih dirahasiakan jenderal yang juga pernah mengusut kasus illegal logging semasa menjabat Dirreskrim di Polda Jatim tersebut.

“ Kita sudah mendapatkan nilai uang yang cukup besar yang ditarik dan kemudian ada keterlibatan dari beberapa pihak dan pejabat,” beber bambang saat dikerubuti wartawan saat berada di Mabes Polri.

Meski didesak, Bambang bersikukuh menolak merinci aliran dana Adelin Lis. Baik menyangkut jumlah, maupun penerima.

Aksi tutup mulut ini membuat Menteri Kehutanan MS Kaban menantang Kapolda untuk membebernya. Menurut Kaban, Kapolda Bambang Hendarsu Danuri jangan hanya menyebar isu. “ Masyarakat akan bertanya, ini tidak menyelesaikan masalah tapi akan menambah masalah,” ujar saat berada di Medan pertengahan September lalu.

Menurut Ka’ban, perusakan hutan di Indonesia saat ini sudah mencapai 2,8 juta hektar per tahun. Karena itu, Departemen Kehutanan mengatakan pada tahun 2005 – 2009 ini pihaknya menyatakan perang total terhadap cukong-cukong kayu, dengan melakukan operasi terhadap para cukong yang melakukan perusakan besar-besaran terhadap hutan. Hingga akhir tahun ini saja, ada 50 nama cukong kayu lagi yang akan ditangkap dengan status DPO.

Nun jauh di Helsinki, saat KTT ASEM berlangsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyambut gembira atas keberhasilan polisi menangkap Adenan Lis. “Saya merasa gembira dan menyampaikan penghargaan kepada penegak hukum kita yang telah dapat menangkap seseorang yang diduga sebagai arsitek atau pelaku utama kejahatan illegal logging,” kata Presiden kepada pers di Helsinki, Finlandia, usai melakukan pertemuan dengan masyarakat Indonesia di Gedung KBRI Helsinki.

Presiden meminta aparat penegak hukum juga bisa membongkar jaringan pencuri hutan negara tersebut. Termasuk menghukum seberat-beratnya bila ada pejabat dan aparat yang terlibat dalam kasus illegal logging Adenan Lis.

“ Saya meminta penegak hukum yaitu polisi, kejaksaan dan pengadilan agar memproses kasus illegal logging dengan sangat serius, menjatuhkan hukuman yang benar-benar setimpal, serta berupaya keras mengembalikan kekayaan negara yang dirampok para pelaku kejahatan.” pinta presiden.

“Saya ingin betul jaringannya bisa diangkat. Kita tahu bahwa ini bukan jaringan yang sifatnya nasional, tapi juga regional, atau internasional. Sangat tidak adil, kayu Indonesia dicuri, lingkungan kita rusak. Secara ekonomi, kita dirugikan, rakyat kita yang di depan yang menjadi korban utama. Sangat tidak adil penyandang dana, arsiteknya, pelaku utamanya yang mendapatkan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah dari kejahatan ini aman, tidak tersentuh sama sekali oleh proses hukum kita ” katanya.

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s